Kekuatan Politik Militer Era Orde Baru di Indonesia - Pada jaman kepemimpinan Presiden Soeharto, bangsa Indonesia telah menganut sistem kekuatan politik militer kala orde baru. Sistem ini menimbulkan militer sebagai kekuatan politik untuk stabilitator yang lebih dominan. Selain itu militer juga dijadikan sebagai kekuatan politik dan negara. Dalam masa kala orde baru, kekatan militer tidak hanya berkhasiat sebagai keamanan dan pertahanan saja. Melainkan juga dipakai dalam hal politik praktis. Maka dari itu para ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) diberikan dua kiprah sekaligus yang biasa disebut Dwifungsi ABRI.
ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) mempunyai dua kiprah yaitu berperan sebagai kekuatan keamanan dan pertahanan serta sebagai kekuatan dalam sosial politik. Dwifungsi ABRI kemudian dijadikan sebagai dasar legitimasi sosial politik dari para anggota bersenjata. Selain itu kiprah dwifungsi ABRI terus berkembang pada masa Orde Baru. Perkembangan tersebut berawal dari konsepsi Nasution mengenai "Jalan Tengah ABRI" tahun 1958. Dalam konsepsi Nasution terdapat pernyataan bahwa ABRI diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam kekuatan politik pemerintahan dengan berdasar pada Asas Negara Kekeluargaan. Nah pada kesempatan kali ini aku akan membahas wacana kekuatan politik militer kala orde gres di Indonesia. Untuk lebih jelasnya sanggup anda simak di bawah ini.
Kekuatan Politik Militer Era Orde Baru di Indonesia
Kekuatan politik militer kala orde gres di Indonesia dimulai dari beberapa fakta wacana ABRI. Pada bulan Agustus 1966, ABRI berperan serta dalam mengatasi duduk kasus nasional ibarat kedudukan Indonesia, stabilitas sosial politik, dan stabilitas sosial ekonomi. Selain itu ABRI juga berperan dalam revolusi Indonesia yang mempertahankan keamanan dan pertahanan negara, sebagai kekuatan revolusi, dan sebagai penegak demokrasi di Indonesia. Hal tersebut memperlihatkan bahwa ABRI ingin berperan serta dalam militer hankam dan sosial politik sebab kedua bidang ini saling berkaitan. Dengan berkembangnya kiprah ABRI tersebut, bangsa Indonesia mengalami perubahan dalam bidang politik. Adapun beberapa perubahan politik di Indonesia yang meliputi:
Baca juga : 18 Perbedaan Negara Maju dan Negara Berkembang Lengkap
Militer Sebagai Kekuatan Negara
Kekuatan politik militer kala orde gres di Indonesia merubah kiprah militer sebagai kekuatan negara. Peran militer tersebut untuk menjaga stabilitas keamanan negara serta sebagai wujud keterlibatannya dalam hal keamanan dan petahanan. ABRI merupakan alat penguasa negara yang berfungsi untuk menjaga keamanan, pertahanan dan usaha politik Indonesia dalam bentuk peperangan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, Militer dijadikan sebagai instansi keamanan dan pertahanan negara dengan banyak sekali tugas. Misalnya melindungi keamanan negara semoga tetap stabil dan jauh dari bahaya Gerakan 30 September 1965.
Militer Sebagai Kekuatan Utama
Kekuatan politik militer kala orde gres di Indonesia juga merubah kiprah militer sebagai kekuatan utama. Presiden Soeharto memposisikan militer sebagai institusi politik, kabinet dan ekonomi strategis pada awal periode orde baru. Posisi tersebut diduduki oleh para perwira militer ibarat menteri keamanan dan pertahanan, menteri sekertaris negara dan menteri dalam negeri. Presiden Soeharto mempertahankan dominasi militer sebagai kontrol dan resepsi politik yang besar lengan berkuasa atau sanggup disebut Dwifungsi ABRI.
Militer Sebagai Instrumen Penguasa
Kekuatan politik militer kala orde gres di Indonesia juga merubah kiprah militer sebagai instrumen penguasa. Para penguasa negara memakai ABRI sebagai senjata dalam menstabilkan pertahanan negara. Selain itu, ABRI juga mendukung para penguasa dalam melaksanakan beberapa kebijakan negara terkait kepentingan masyarakat. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, militer dijadikan sebagai alat dan instrumen penguasa dalam mempertahankan dan mendapat politik dengan kekuatan yang kuat. Bahkan kekuasaan Soeharto sanggup dirangkai sesuai cita citanya sebab donasi dan kiprah serta militer secara langsung.
Baca juga : Kebijakan Politik Pintu Terbuka Dalam Pemerintahan Hindia Belanda
Kekuatan politik militer kala orde gres di Indonesia tidak hanya melaksanakan beberapa perubahan diatas. Selain itu adapula kiprah ABRI yang cukup esensial dalam sistem kenegaraan dan kehidupan sosial politk. Adapun beberapan kiprah ABRI pada masa kepemimpinan Soharto yaitu:
- ABRI berperan serta dalam DPR.
- Kehadiran ABRI sebagai dinamisator dan stabilitator politik melalui golongan karya.
- ABRI berperan sebagai administrator dan bukan legislatif.
- ABRI diberikan kesempatan oleh Presiden Soeharto untuk berbisnis dengan aktif sebagai wujud menyejahterakan dan mendukung anggota anggota ABRI.
- ABRI berperan aktif dalam mendukung fungsi modernisasi tempat yang tertinggal.
Kekuatan politik militer kala orde gres membuat kebijakan dwifungsi ABRI. Kebijakan ini membuat ABRI sebagai kekuatan Hankam yaitu aparatur pemerintah dan Negara. Kemudian ABRI juga mempunyai kiprah penting lainnya yaitu mengamankan dan mempertahankan negara dari serangan dalam negeri maupun luar negeri serta melaksanakan fungsi Hankamnas. ABRI juga dijadikan sebagai kekuatan sosial yang tergabung dalam golongan karya untuk berperan aktif dalam banyak sekali hal dan acara sosial negara diberbagai bidang sebagai wujud pencapaian tujuan nasional. Kedudukan ABRI sebagai kabinet pemerintah sentra dan negara merupakan bukti bahwa kehadiran ABRI sanggup berkhasiat untuk kekuatan politik pada masa orde baru. Para personil ABRI semakin memperlihatkan pengaruhnya terhadap kekuasaan negara dengan cara mendorong birokrasi yang loyal, responsive, dan terintegrasi dalam lingkup kekuasaan administrator (Presiden). Inti dalam pemerintahan orde gres adalah memfokuskan pengambilan keputusan dalam tingkat pemerintahan elit ,kemudian disertai dengan dominasi peningkatan militer. Hal tersebut bertujuan untuk mendominasi ABRI dalam rezim Soeharto.
Sekian klarifikasi mengenai kekuatan politik militer kala orde gres di Indonesia. Pemerintahan orde gres telah muncul pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa tersebut Soeharto menempatkan militer sebagai kekuatan sosial politik. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat. Terima kasih.
